Kisah Negara yang Pernah Disanksi FIFA
Kamis, 26/05/2011 11:38 WIB
FOTO:Reuters
Jakarta - Sudah ada 18 negara
yang pernah menerima sanksi dari FIFA. Lalu kenapa dan bagaimana sampai
bisa federasi-federasi tersebut mendapatkan hukuman?
Buntut tidak rampungnya Kongres PSSI 20 Mei lalu, yang sebenarnya digelar untuk memilih kepengurusan 2011-2015, Indonesia disebut-sebut tengah dalam ancaman dari sanksi FIFA.
Adalah Ketua Komite Normalisasi (KN) Agum Gumelar yang berkata demikian, usai ia bertemu dengan perwakilan FIFA Thierry Regenass sehari setelah kongres di Hotel Sultan.
Namun dari apa yang sudah dijabarkan sebelumnya, apakah memang Indonesia patut disanksi? Apakah sudah ada pelanggaran statuta FIFA yang dilakukan dalam kongres?
Sekadar memberi informasi, di bawah ini detiksport memberi gambaran kenapa sebuah negara bisa dijatuhi sanksi oleh FIFA. Bosnia Hezergovina, Iran, Yunani, Nigeria dan Irak jadi sampelnya.
1. Bosnia: Mereka disanksi 1 April lalu karena memiliki tiga presiden asosiasi sepakbola ( NFSBiH). Kenapa tiga? Itu sebagai bentuk perwakilan dari tiga etnis utama di sana (Bosnian, Croatia dan Serb). FIFA meminta mereka memilih satu presiden namun ditolak karena (salah satu alasannya) sistem politik di negara mereka demikian. Pemimpin negara dirotasi bergantian supaya tiga etnis itu dapat giliran berkuasa. Dalam hal ini Bosnia melanggar statuta FIFA bahwa presiden federasi hanya boleh dijabat satu orang.
2. Irak: Irak dihukum sementara FIFA pada 20 November 2009. Sebabnya adalah tindakan pemerintah Irak yang membubarkan Komite Olimpiade Nasional dan semua induk olahraga di negara tersebut (termasuk asosiasi sepakbolanya). Sanksi pada Irak ini kemudian dicabut pada 19 Maret 2010. Dalam hal ini ada intervensi pemerintah terhadap asosiasi
3. Nigeria: Disanksi 4 Oktober 2010. Sebabnya adalah: 1.) Menteri Olahraga Nigeria memulai liga tanpa menerapkan degradasi dari musim berikutnya. 2.) Komisi Olahraga Nigeria memaksa Sekjen Federasi Sepakbola Nigeria (NFF) Musa Amadu untuk melepaskan jabatannya. 3.) Melarang kepengurusan baru Federasi Sepakbola Nigeria untuk melakukan tugasnya. Dalam hal ini pemerintah Nigeria melakukan intervensi.
4. Yunani: Diskorsing FIFA pada 3 Juli 2006, meski kemudian dicabut tanggal 7 Juli tahun yang sama. Yunani ini melanggar aturan FIFA soal larangan adanya intervensi pemerintah. Disebutkan Menteri Olahraga Yunani mengeluarkan aturan yang dianggap FIFA menodai independensi Asosiasi Sepakbola Yunani (HFF)
5. Iran: Di skors karena Pemerintah memecat Presiden Federasi Sepakbola Iran (IRIFF) Mohammded Dadkan pasca kegagalan timnasnya di Piala Dunia 2006. Hukuman jatuh 23 November 2006 dan dicabut 19 Desember 2006. Dalam hal ini Iran dianggap melanggar pasal 17 Statuta FIFA.
Dari kelima kasus itu dan kasus-kasus yang terjadi di 13 negara lainnya, alasan FIFA menjatuhkan sanksi karena adanya pelanggaran statuta FIFA dan juga intervensi pemerintah, yang mana diatur dalam pasal 13 ayat 1 poin G.
Lalu sebelum memberi sanksi FIFA terlebih dahulu memberi peringatan dan mereka menyebut batas akhir tanggal yang harus dipenuhi, jika sebuah negara mau terhindar dari sanksi. Peringatan itu biasanya datang seminggu sebelum batas waktu serta ada yang beberapa bulan lamanya.
( mrp / roz )
Buntut tidak rampungnya Kongres PSSI 20 Mei lalu, yang sebenarnya digelar untuk memilih kepengurusan 2011-2015, Indonesia disebut-sebut tengah dalam ancaman dari sanksi FIFA.
Adalah Ketua Komite Normalisasi (KN) Agum Gumelar yang berkata demikian, usai ia bertemu dengan perwakilan FIFA Thierry Regenass sehari setelah kongres di Hotel Sultan.
Namun dari apa yang sudah dijabarkan sebelumnya, apakah memang Indonesia patut disanksi? Apakah sudah ada pelanggaran statuta FIFA yang dilakukan dalam kongres?
Sekadar memberi informasi, di bawah ini detiksport memberi gambaran kenapa sebuah negara bisa dijatuhi sanksi oleh FIFA. Bosnia Hezergovina, Iran, Yunani, Nigeria dan Irak jadi sampelnya.
1. Bosnia: Mereka disanksi 1 April lalu karena memiliki tiga presiden asosiasi sepakbola ( NFSBiH). Kenapa tiga? Itu sebagai bentuk perwakilan dari tiga etnis utama di sana (Bosnian, Croatia dan Serb). FIFA meminta mereka memilih satu presiden namun ditolak karena (salah satu alasannya) sistem politik di negara mereka demikian. Pemimpin negara dirotasi bergantian supaya tiga etnis itu dapat giliran berkuasa. Dalam hal ini Bosnia melanggar statuta FIFA bahwa presiden federasi hanya boleh dijabat satu orang.
2. Irak: Irak dihukum sementara FIFA pada 20 November 2009. Sebabnya adalah tindakan pemerintah Irak yang membubarkan Komite Olimpiade Nasional dan semua induk olahraga di negara tersebut (termasuk asosiasi sepakbolanya). Sanksi pada Irak ini kemudian dicabut pada 19 Maret 2010. Dalam hal ini ada intervensi pemerintah terhadap asosiasi
3. Nigeria: Disanksi 4 Oktober 2010. Sebabnya adalah: 1.) Menteri Olahraga Nigeria memulai liga tanpa menerapkan degradasi dari musim berikutnya. 2.) Komisi Olahraga Nigeria memaksa Sekjen Federasi Sepakbola Nigeria (NFF) Musa Amadu untuk melepaskan jabatannya. 3.) Melarang kepengurusan baru Federasi Sepakbola Nigeria untuk melakukan tugasnya. Dalam hal ini pemerintah Nigeria melakukan intervensi.
4. Yunani: Diskorsing FIFA pada 3 Juli 2006, meski kemudian dicabut tanggal 7 Juli tahun yang sama. Yunani ini melanggar aturan FIFA soal larangan adanya intervensi pemerintah. Disebutkan Menteri Olahraga Yunani mengeluarkan aturan yang dianggap FIFA menodai independensi Asosiasi Sepakbola Yunani (HFF)
5. Iran: Di skors karena Pemerintah memecat Presiden Federasi Sepakbola Iran (IRIFF) Mohammded Dadkan pasca kegagalan timnasnya di Piala Dunia 2006. Hukuman jatuh 23 November 2006 dan dicabut 19 Desember 2006. Dalam hal ini Iran dianggap melanggar pasal 17 Statuta FIFA.
Dari kelima kasus itu dan kasus-kasus yang terjadi di 13 negara lainnya, alasan FIFA menjatuhkan sanksi karena adanya pelanggaran statuta FIFA dan juga intervensi pemerintah, yang mana diatur dalam pasal 13 ayat 1 poin G.
Lalu sebelum memberi sanksi FIFA terlebih dahulu memberi peringatan dan mereka menyebut batas akhir tanggal yang harus dipenuhi, jika sebuah negara mau terhindar dari sanksi. Peringatan itu biasanya datang seminggu sebelum batas waktu serta ada yang beberapa bulan lamanya.
( mrp / roz )
Baca Juga
No comments:
Post a Comment